Advertisements
Connect with us

Internasional

Partai Konservatif Inggris Ajukan Mosi Tidak Percaya ke Perdana Menteri

Published

on

Sederet anggota parlemen di Inggris yang berasal dari Partai Berkuasa, Partai Konserveativ mengajukan mosi tidak percaya atas Perdana Menteri Theresa May.

Kepala Komite Partai Konservatif yang bertugas melakukan koordinasi pengajuan mosi tidak percaya, Graham Brady, mengatakan bahwa sudah menerima 48 dukungan yang dibutuhkan dari para anggota parlemen fraksi partainya untuk dapat mengusulkan mosi tidak percaya itu.

“Ambang batas 15 persen dari seluruh anggota parlemen faksi Partai Konservatif sudah tercapai untuk mengajukan mosi tidak percaya,” ucap Brady.

“Berdasarkan aturan, pemungutan suara akan dilakukan antara pukul 18.00 dan 20.00 GMT pada hari ini, Rabu 12 Desember.”

Mosi tidak percaya yang diajukan menyusul adanya negosiasi Brexit yang diketahui semakin kacau. Kepemimpinan May diyakini semakin ditekan usai keputusannya menunda pemungutan suara Brexit di parlemen kemarin.

Komisi itu dikabarkan sudah mengumpulkan surat-surat yang menyerukan tentang pengunduran diri May selama beberapa bulan kemarin.

Tak cuma dari Partai Konservatif saja, mosi tidak percaya untuk melengserkan May juga turut diserukan oleh pihak oposisi.

Sedangkan untuk May bersumpah bakal menghadapi pengajuan mosi tidak percaya yang dapat mengancam posisinya itu.

“Berdasarkan konstitusi, pemimpin baru tak akan menjabat 21 Januari mendatang. Jadi, risiko pemilihan kepemimpinan baru berisiko mengalihkan kendali negosiasi Brexit kepada oposisi di parlemen,” tegas May.

“Seorang pemimpin baru tidak akan memiliki waktu untuk menegosiasikan kembali perjanjian Brexit dan meloloskan undang-undang Brexit melalui parlemen pada 29 Maret mendatang. Jadi salah satu tindakan pertama yang mereka harus lakukan adalah memperpanjang atau menyelesaikan kembali Pasal 50, menunda atau menghentikan Brexit ketika warga menginginkan ini berhasil.”

Advertisements
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Internasional

Majalah Vogue Minta Maaf karena Salah Identifikasi Jurnalis

Published

on

Majalah Vogue telah meminta maaf oleh karena salah mengidentifikasi jurnalis Muslim Amerika Serikat, Noor Tagouri sebagai aktris Pakistan di dalam Edisi Februari 2019 mereka.

Wanita yang berusia 24 tahun tersebut mengatakan bahwa Ia merasa hancur usai menemukan nama Noor Bukhari dicetak pada sebelah fotonya.

Tagouri mengatakan bahwa kesalahan ini menjadi masalah yang konstan untuk muslim di Amerika Serikat.

Ia pun juga mendapatkan dukungan luas di media sosial oleh karena menyuarakan hal tersebut. Di Instagram, jurnalis serta aktivis itu membagikan sebuah video yang diambil langsung oleh suaminya waktu Ia membuka majalah untuk pertama kalinya.

Pada mulanya, Ia kesenangan, “Keren sekali! Saya sangat senang.”

Lalu, saat Ia menyadari ada kesalahan, Ia pun berkata, “Tunggu, tunggu”. Dia nampak tak percaya, menutup majalah dan berkata, “Apakah ini bercanda?”

Advertisements
Continue Reading

Internasional

Hakim Batalkan Peraturan Baru Donald Trump

Published

on

Satu orang hakim federal Amerika Serikat sudah mementahkan peraturan baru yang digaungkan Presiden Donald Trump mengenai keluarga berencana.

Aturan tersebut pada mulanya memperbolehkan perusahaan dan pemberi asuransi untuk menolak menyediakan alat kontrasepsi kalau hal tersebut melanggar keyakinan agama atau prinsip moral.

Kalau tak ada masalah, aturan tersebut bakal berlaku di Amerika Serikat pada 14 Januari 2019.

Tetapi, Hakim Wendy Beetleston dari Philadelphia mengabulkan permintaan dari Jaksa Negara Bagian Pennsylvania dan New Jersey agar bisa menolak aturan itu.

Hakim menganggap bahwa aturan tersebut akan mempersulit banyak perempuan mendapatkan alat kontrasepsi secara gratis dan akan menjadi beban untuk banyak negara bagian.

Putusan itu sejalan dengan putusan dari seorang hakim di Negara Bagian California yang hanya mencakup 13 negara bagian dan Washington DC.

Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, ada sekitar 55 juta perempuan bisa mendapatkan manfaat dari aturan Keluarga Berencana yang mewajibkan semua perusahaan menyediakan alat kontrasepsi secara gratis.

Tetapi, Trump sebelumnya berjanji akan menghapus kewajiban itu.

Advertisements
Continue Reading

Internasional

Dampak Buruk Trump Tarik Pasukan dari Suriah

Published

on

Seorang pangeran senior di Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Turki Al-Faisal mengatakan bila penarikan pasukan Amerika Serikat dari Suriah bakal memperburuk kondisi di negara yang masih dilanda perang itu.

Di dalam wawancara dengan BBC, Pangeran Turki itu mengatakan bila dunia kini bersalah oleh karena menelantarkan warga Suriah serta rencana dari penarikan pasukan AS.

“Tindakan AS, dari sudut pandang saya, akan semakin membuat situasinya lebih kompleks, dan bukannya malah menciptakan solusi, dan ini membuat tidak saja Iran semakin berpengaruh, namun juga Rusia dan Bashar al-Assad.” terangnya.

“Jadi dari sudut pandang tersebut tentu saja ini merupakan perkembangan yang sangat negatif.”

Presiden AS, Donald Trump diketahui menyatakan kemenangan atas ISIS di Suriah dan menyatakan bila Ia akan menarik 2 ribu tentaranya dari negara itu.

Pangeran Faisal menuturkan kalau mundurnya Menteri Pertahanan AS, James Mattis juga tak membantu keadaan.

“Jelas sekali dia berbeda pendapat dengan pemerintah mengenai kebijakan di Suriah, jadi dalam konteks ini kalau dia masih menjabat ini akan berarti pertanda lebih positif bagi kebijakan untuk tetap berada di sana.”

Pangeran Faisal tak lagi punya jabatan di dalam pemerintahan Arab Saudi tetapi BBC mengatakan bahwa pandangannya kemungkinan besar menggambarkan pandangan resmi dari pemerintah Arab Saudi.

Advertisements
Continue Reading

Trending